KLATEN HARIANEXPRESS – TB Hasanuddin Soroti Transparansi Peradilan Militer Kasus Andrie Yunus. TB Hasanuddin mendorong keterbukaan sidang peradilan militer kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia juga tekankan pentingnya revisi aturan agar kasus pidana sipil prajurit bisa diadili di pengadilan umum.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyoroti proses peradilan militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan sidang agar masyarakat bisa mengawasi jalannya keadilan.
Menurut TB Hasanuddin, meski saat ini perkara masih harus ditangani pengadilan militer, ia berharap sidang digelar secara terbuka. Pernyataan ini disampaikannya saat berada di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4/2026).
TB Hasanuddin menyatakan bahwa perubahan sistem peradilan militer membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak. Ia menilai tekanan publik dan kesepahaman bersama menjadi kunci agar reformasi bisa berjalan.
“Kalau menurut hemat saya harus ada tekanan, harus ada pengertian dari semua pihak lah,” ujarnya.
Harapan Keterbukaan Sidang Kasus Andrie Yunus
Kasus ini bermula dari penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS. Empat oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka berasal dari Denma Bais TNI, terdiri dari satu bintara dan tiga perwira dari Angkatan Laut serta Angkatan Udara.
Berkas perkara sudah dilimpahkan dari Oditurat Militer II-07 Jakarta ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, lengkap dengan barang bukti seperti rekaman video dan alat yang digunakan. Sidang perdana dijadwalkan pada Rabu, 29 April 2026.
TB Hasanuddin berharap meskipun sidang berlangsung di lingkungan militer, prosesnya tetap terbuka untuk publik.
“Yang pertama kita lihat nanti ketika pengadilan itu dilaksanakan. Dan saya pribadi berharap pengadilan itu walaupun itu pengadilan militer ya, dibuka secara terbuka dan terang benderang sehingga nanti masyarakat memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya agar keadilan itu dicapai dengan sebaik-baiknya,” paparnya.
Respons terhadap Keberatan Andrie Yunus
Andrie Yunus sebelumnya menyampaikan keberatan dan mengajukan permintaan agar kasusnya diproses di peradilan sipil melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal itu, TB Hasanuddin menjelaskan situasi hukum saat ini.
Ia mengatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI memang sudah dilakukan, tetapi ketentuan tentang peradilan militer belum direvisi. Akibatnya, semua perbuatan prajurit — baik yang bersifat militer, semi-militer, maupun sipil — tetap diadili di pengadilan militer.
“Begini, mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang ini peradilan militer belum dirubah, belum direvisi. Walaupun Undang-Undang TNI sudah dilakukan revisi, tetapi amanat merubah UU atau peradilan militer itu belum dilaksanakan,” jelasnya.
Dorongan Revisi Aturan ke Depan
Meski demikian, TB Hasanuddin tetap mendorong perbaikan sistem di masa mendatang. Menurutnya, sebaiknya ada pemisahan kewenangan yang lebih jelas. Perkara pidana sipil yang dilakukan prajurit TNI sebaiknya ditangani pengadilan sipil, sementara urusan militer tetap di pengadilan militer.
“Gini, ke depan menurut hemat saya, banyak pengalaman, banyak hal, sebaiknya mungkin dilakukan ratifikasi atau dilakukan revisi dari UU TNI ini khususnya peradilan militer. Sehingga prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana sipil sebaiknya dilakukan di pengadilan sipil. Untuk urusan-urusan militer ya di pengadilan militer,” katanya.
Sampai aturan berubah, ia mengajak semua pihak untuk tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Tapi sekarang ini ya bagaimana? Selama undang-undangnya belum dirubah, ya kita harus taat saja mengikuti peradilan militer,” tambahnya.
Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi
TB Hasanuddin menegaskan bahwa perubahan aturan peradilan militer diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi hukum di lingkungan TNI. Ia percaya reformasi ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan proporsional.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aktivis hak asasi manusia dan anggota militer. Banyak pihak berharap proses hukum berjalan dengan baik dan memberikan rasa keadilan bagi korban.
TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa dukungan lintas pihak sangat dibutuhkan agar revisi aturan bisa terealisasi dengan efektif.
Kronologi Singkat Kasus
- Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi sebelumnya.
- Empat prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka.
- Berkas dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- Sidang pertama rencananya digelar 29 April 2026.
Kasus ini terus menjadi sorotan karena menyangkut isu akuntabilitas prajurit dalam tindak pidana umum.
Tetap pantau perkembangan sidang kasus ini untuk mengetahui bagaimana proses hukum berjalan di peradilan militer. Update informasi terbaru akan terus kami sampaikan secara faktual.
